Kamis, 12 Januari 2012

Tugas 20

Renovasi Toilet, DPR Anggarkan Rp 2 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com — Tahun ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memperbaiki toilet di Gedung Nusantara I. Tak tanggung-tanggung, dana yang dianggarkan hingga Rp 2 miliar.
Kalau misalnya hanya habis Rp 1,5 miliar, sisanya akan dikembalikan ke kas negara. Tetapi kalau kurang, tentu akan ada anggaran perubahan.
-- Jaka Winarko

Staf Humas Sekretariat Jenderal DPR Jaka Winarko mengatakan, pihaknya akan mengecek terlebih dulu jumlah toilet yang akan diperbaiki.
"Kalau misalnya hanya habis Rp 1,5 miliar, sisanya akan dikembalikan ke kas negara. Tetapi kalau kurang, tentu akan ada anggaran perubahan," kata Jaka ketika dihubungiKompas.com, Selasa (3/1/2012).
"Kan sudah banyak toilet di Gedung Nusantara I yang bau dan rusak sehingga memang perlu direnovasi," jawab Jaka ihwal alasan perlunya renovasi itu.
Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie dan anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Arwani Thomafi ketika dikonfirmasi mengaku tak tahu-menahu mengenai besarnya anggaran untuk perbaikan toilet tersebut.
"Itu urusan Sekjen, tidak ada urusan dengan anggota," kata Marzuki melalui pesan singkat.
Sementara menurut pengakuan Arwani, memang ada beberapa toilet di Gedung Nusantara I yang harus diperbaiki.
"Itu toilet tidak khusus untuk anggota DPR, tapi juga untuk staf, karyawan, dan tamu," kata politisi PPP itu.

 sumber :

Tanggapan :
Setuju, silakan jika ingin merenovasi toilet. Toilet kan termasuk kebutuhan manusia juga. Hanya saja mungkin anggarannya yang harus dikoreksi, kalau bisa tidak perlu mengeluarkan anggaran hingga 2M. 
Masyarakat yang tidak setuju mungkin harus melihat lebih dalam, yang namanya kerusakan, ya harus diperbaiki. Masa iya merenovasi toilet pun tidak boleh? 

Tugas 19

Mahasiswa Trisaksti Korban Pohon Tumbang, Meninggal Dunia


JAKARTA - Setelah sepekan kritis di Rumah Sakit Husada, Jakarta Pusat, Arum Natalie Ratna, mahasiswi Trisakti School of Management akhirnya menghembuskan napas terakhir, Kamis (12/1/2012) pagi.

Arum adalah salah seorang korban tertimpa pohon di depan kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Kamis 5 Januari lalu.

"Iya betul (meninggal). Tadi pagi pukul 05.00 WIB," kata seorang petugas jaga ICU RS Husada ketika dihubungi okezone, Kamis (12/1/2012).

Jenazah mahasiswi jurusan Akuntansi pagi ini masih berada di RS Husada. 

Sebelumnya, perempuan 19 tahun tersebut mendapatkan perawatan intensif selama sepekan di ruang ICU RS Husada. Sejak kemarin kondisi kesehatannya menurun.

Arum tertimpa pohon saat hendak pulang dari kampusnya melewati depan kompleks Istana. Kamis pekan lalu memang Jakarta didera hujan deras disertai badai.

Hujan menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan merobohkan beberapa reklame di sejumlah tempat. Selain memakan korban luka, beberapa kendaraan juga banyak yang menjadi korban.

(ded)

sumber :

Tanggapan :
Kelalaian pemerintah lagi-lagi memakan korban jiwa. Pemerintah tidak sigap dalam memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakatnya. Dalam cuaca yang buruk seperti sekarang ini, seharusnya dilakukan pencegahan kecelakaan pohon atau reklame roboh. Bisa dilakukan dengan pemeriksaan setiap pohon dan reklame, pohon yang sudah rentan sebaiknya ditumbangkan sebelum roboh dengan sendirinya dan memakan korban jiwa, begitu pula dengan reklame.
Dengan melakukan pemeriksaan saja saya rasa sudah cukup sebagai solusi dari permasalahan ini.

Rabu, 11 Januari 2012

Tugas 18

Penyapu Ranjau Paku: Dicaci, Diintimidasi, Dipuji


JAKARTA, KOMPAS.com — Secara kasat mata, kegiatan penyapu ranjau paku yang tergabung dalam komunitas Saber memang sangat sederhana. Bermodalkan magnet bekas alat-alat elektronik atau onderdil kendaraan, orang-orang ini menyisir jalan-jalan Ibu Kota tiap harinya. Namun, di balik upaya sekelompok orang yang peduli akan keselamatan pengguna jalan itu, rupanya ada cerita dari masing-masing anggotanya.
Syaifudin, Koordinator Komunitas Saber di Jakarta Pusat, mengaku dirinya kerap kali dicaci masyarakat karena menghalangi jalan saat mengumpulkan ranjau paku di wilayah Senen.
"Mungkin masyarakat awalnya merasa aneh kenapa ada orang di pinggir jalan sendirian jongkok-jongkok. Mereka marah karena merasa jalanannya dihalangi," ujar Syaifudin yang berprofesi sebagai tukang ojek ini, Rabu (11/1/2012), usai menerima penghargaan di Mapolda Metro Jaya.
Karena sama sekali tidak memakai seragam atau perangkat keamanan lain, Syaifudin bahkan pernah nyaris ditabrak mobil. Beruntung, Syaifudin saat itu sigap dan berhasil menghindar. "Hanya tangan saja keserempet," ucapnya.
Pihak keluarga pun sempat menentang kegiatan Syaifudin menyapu ranjau paku. "Mereka bilangngapain sih ikut-ikutan mulung paku? Mereka takut kerjaan saya terpengaruh, tapi alhamdulillah nggakmengganggu," paparnya.
Abdul Rohim, Wakil Ketua Komunitas Saber, bahkan memiliki pengalaman lebih menakutkan. Dia pernah dikeroyok dua orang pria tak dikenal yang diduga pelaku penebar paku saat dirinya sedang membersihkan ranjau paku di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, pada awal tahun 2009.
"Jadi modusnya nyebar paku sambil lewat, lalu mereka memutar lagi dan cek apakah ranjau pakunya masih ada apa nggak. Nah, pas mereka ngecek, saya lagi bersihin paku-paku itu," papar Rohim yang bekerja sebagai sopir di perusahaan swasta ini.
Dua orang pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor kemudian mendekati Rohim. Salah seorang di antaranya menggertak Rohim, "Hei kamu! Cari mampus yah?" tiru Rohim. Sementara seorang lagi menendang punggung Rohim yang masih jongkok mengambil ranjau paku. Orang itu langsung turun dari motor dan memaki Rohim.
"Satu orang di motor nggak basa-basi langsung ngegas motornya ke arah saya. Saya menghindar," tutur Rohim.
Pada bulan Agustus 2011, Rohim mendapat pengalaman pahit lagi. Saat sedang membersihkan paku di lampu merah Jalan Panjang, Jakarta Barat, tiba-tiba ada motor yang langsung melaju kencang di samping Rohim. Rohim berusaha menghindar, tetapi tangannya yang masih memegang magnet terserempet. Tangannya pun luka, sementara magnet pemberian seorang sopir Kopaja rusak parah.
"Waktu itu belum ada koordinasi dengan polisi, jadi nggak lapor. Kalau sekarang sudah ada jadi tinggal telepon polisi kalau kita ketemu pelaku penebar paku," ucapnya.
Menurut Ketua Komunitas Saber, Siswanto, sukarelawan-sukarelawan penyapu ranjau paku memang kerap menghadapai cacian dan ancaman. "Ada ancaman SMS, dilempar botol, ditabrak di jalan, sampai diancam dibunuh," ungkap Siswanto.
Kendati demikian, para sukarelawan ini tidak kapok dalam menyapu ranjau paku setiap hari. Meski tidak dibayar dan menemukan banyak kendala di lapangan, semangat para sukarelawan ini tidak surut.
"Pokoknya sampai Jakarta bersih, baru kita berhenti. Nggak tahu sampai kapan, dijalani saja. Sekarang kita kalau dapat paku banyak, itu jadi kepuasan batin," ungkap Rohim.
Selain itu, dengan semakin banyaknya pemberitaan tentang inisiatif komunitas ini, cacian masyarakat kian berkurang. Cacian itu kini berganti pujian. Pujian yang menjadi pelecut semangat para sukarelawan.
"Kami memang tidak niat untuk dipuji karena awalnya hanya karena kesialan masing-masing saja. Tapi dengan dukungan masyarakat, membuat kami punya tenaga lebih," tukas Syaifudin.

sumber :

Tanggapan :
Salut. Para penyapu ranjau paku berani melakukan hal yang berisiko, dan tanpa dibayar. Kita bisa mengambil pelajaran, lakukanlah suatu kebaikan tanpa pamrih semata-mata untuk memberikan keselamatan dan rasa aman pada orang lain. dalam konteks ini adalah para pengguna jalan. Mereka tidak kapok walaupun diperlakukan tidak baik oleh para pelaku. Pemerintah yang mengetahui hal ini seharusnya memberikan perlindungan kepada para penyapu ranjau paku tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap mereka.

Tugas 17

Duh, Ternyata Anggota DPRD DKI Rajin Bolos


JAKARTA - Bolos dari tugas ternyata tidak hanya dilakukan wakil rakyat di tingkat pusat. Sekira 40 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pun mengikuti ulah tak terpuji tersebut saat rapat paripurna peraturan daerah.
 
"Dari 94 anggota Dewan yang hadir sebanyak 54 orang," kata Ketua DPRD Ferrial Sofyan saat membuka rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih Raya, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2012).
 
Rapat kali masih tahap paparan peraturan daerah yang akan dibahas wakil rakyat oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Sedikitnya ada enam poin yang dipaparkan Foke (sapaan Fauzi Bowo) yakni mengenai dana cadangan daerah, Bus Rappid Transit (BRT), penerbitan obligasi daerah, penyertaan modal daerah, mengenai Badan Usaha Milik Daerah PT TransJakarta dan perda nomor 5 mengenai perusahaan daerah PT Darma Jaya.
 
Karena hanya mendengarkan paparan, rapat berlangsung cukup singkat atau sekira 30 menit. Untuk selanjutnya enam poin yang disampaikan Foke akan dipelajari oleha setiap komisi di DPRD. Usai rapat Foke yang mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam langsung bergegas meninggalkan gedung DPRD menuju Kompleks Balaikota.
 
Sepi aktivitas memang sudah menjadi pemandangan setiap hari di Gedung DPRD DKI Jakarta. Bukan perkara mudah untuk menemui wakil rakyat di gedung DPRD. Kebanyakan anggota lebih sering beraktifitas di luar dibandingkan di gedung DPRD DKI.
(teb)

sumber:

Tanggapan :
Pejabat yang rajin bolos sangat tidak bertanggung jawab. Mereka dipilih oleh rakyat, tapi mereka tidak bersikap profesional. Perlu sanksi tegas bagi para pembolos agar tidak mengulang perbuatannya. Jika dibiarkan, kinerja pemerintah akan semakin buruk, dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga akan semakin memburuk.

Senin, 09 Januari 2012

Tugas 16

Rakyat Telah Kehilangan Kepercayaan terhadap Presiden SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang menunjukkan penurunan tajam tren persepsi atas kondisi penegakan hukum secara nasional yang berada di bawah angka minus 7, merupakan gambaran bahwa rakyat telah kehilangan kepercayaan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Angka minus 7 ini merupakan rekor terendah tren persepsi publik atas kondisi penegakan hukum nasional.
Data longitudinal LSI mencatat tren persepsi publik atas kondisi penegakan hukum secara nasional selama masa pemerintahan Presiden Yudhoyono pernah mencapai angka tertinggi, 32 pada bulan Desember 2008.
Namun berikutnya tren tersebut seolah terjun bebas, pada Desember 2006 hanya mencapai angka lima. Ini terjadi karena faktor pembentukan panitia khusus DPR untuk menyelidiki skandal pemberian dana talangan ke Bank Century yang juga dibentuk pada bulan Desember tahun ini.
Tren persepsi publik kembali menurun hanya di angka dua pada Desember 2010 dan Desember tahun 2011 angkanya minus 7.
Praktisi hukum Todung Mulya Lubis mengatakan, hasil survei LSI sangat penting untuk dilihat dari kaca mata politik dan hukum. Kasus korupsi yang penanganannya tak memuaskan publik menurut Todung membuat tren persepsi atas penegakan hukum secara nasional menurun tajam. Secara politik Todung melihat bahwa rakyat telah kehilangan kepercayaan terhadap Presiden Yudhoyono.
"Ada dua babak yang menarik dalam pemerintahan Presiden SBY. Babak yang pertama terjadi dalam rentang tahun 2004-2008 dimana masih ada kepercayaan publik di sana. Babak kedua pada periode 2009-2011 dimana publik telah kehilangan kepercayaan. Grafik tren persepsi penegakan hukum secara nasional seperti terjun bebas di survei LSI ini," kata Todung di Jakarta, Minggu (8/1/2011).
Secara politik menurut Todung, publik tak mau mengerti, mengapa kasus-kasus korupsi seperti yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, skandal Bank Century hingga kasus yang melibatkan istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun, Nunun Nurbaeti tak terungkap dengan gamblang.
Malah menurut Todung, bagi publik ada semacam upaya lokalisasi kasus pada orang tertentu tanpa mengungkap siapa otak korupsinya. 


Tanggapan:
Hilangnya kepercayaan pada kepemimpinan SBY dikarenakan sangat banyaknya kasus korupsi yang terjadi, bahkan sampai saat ini pun banyak kasus-besar yang belum terselesaikan. Kasus korupsi memang kasus yang sudah lama terus marak di Indonesia. Rakyat tidak akan mendukung pemerintah yang tidak mampu menangani kasus-kasus tersebut. 
Triliyunan rupiah hasil kerja keras masyarakat yang membayar pajak tidak akan berguna apabila para koruptor masih berkeliaran bebas. Maka solusi tepat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, tentu saja dengan menyelesaikan kasus-kasus korupsi dan mengadili para pelaku seadil-adilnya.

Tugas 15

Ribut Antarkelompok, Angkot Dirusak

SUKABUMI, KOMPAS.com - Sebuah angkot trayek 10 yang melayani rute Selabintana sampai Kota Sukabumi dirusak segerombolan orang di Jalan RE Martadinata, Kota Sukabumi, Minggu (8/1/2012) sekitar pukul 19.00. Saat kejadian, ada empat penumpang di dalam angkot.
"Gerombolan orang itu naik mobil bak terbuka dari arah berlawanan. Tiba-tiba dari baknya turun sekitar sepuluh orang bersenjata. Salah satu dari mereka bertanya apakah saya anggota salah satu kelompok? Saya jawab bukan, tetapi mereka langsung merusak mobil," kata supir angkot itu, Erwin Saputra (25).
Erwin melihat para penyerang menggenggam senjata tajam, seperti samurai, golok, dan pisau. Menurut dia, penyerang langsung merusak angkot dengan sasaran memecahkan kaca depan, belakang, dan samping. Namun tidak ada yang langsung menyerang penumpang.
Saat itu, ada lima penumpang di angkot itu, satu di antaranya ada yang sempat turun. Penumpang yang tersisa mengalami luka goresan akibat terkena pecahan kaca. Erwin yang melindungi kepalanya dari pukulan penyerang juga menderita lecet di lengan kanannya.
Penyerangan berlangsung sekitar 10 menit. Erwin berhasil melarikan diri menyusuri Jalan Ir Djuanda dan berhenti di halaman kantor Balai Kota Sukabumi. Tak lama kemudian, polisi datang dan membawa angkot itu ke kantor Polres Sukabumi Kota.

Ribut antarkelompok
Usup (53), pemilik angkot itu menduga penyerangan terkait dengan persaingan antarkelompok supir angkot. Usup berharap, permasalahan pribadi supir jangan sampai berimbas pada pengrusakan fasilitas umum.
Petugas polisi di Polres Sukabumi Kota menyebutkan, keributan antarkelompok yang beranggota supir angkot kerap terjadi. Di wilayah Sukabumi, ada dua kelompok yang sering bertikai. Pertikaian itu biasanya berimbas pada pengrusakan angkot.


Tanggapan:

Terjadi lagi keributan antarkelompok, yang seringkali berawal dari hal-hal sepele. Keributan seperti merupakan masalah yang semestinya tidak perlu terjadi jika para supir angkot bersaing secara sehat. Tidak ada keuntungan yang didapat dengan melakukan pengrusakan fasilitas umum, justru akan membuat para pelaku berurusan dengan polisi.
Mungkin karena moral dan pikiran masyarakat memang sudah buruk, menyebabkan sulitnya berpikir unuk mencari solusi dari masalah-masalah sepele.


Tugas 14

Suporter Persita dan Persikota Tangerang Tawuran


Liputan6.com, Tangerang: Suporter Persikota dan Persita Tangerang bentrok di Jalan M. Toha dan Grendeng Kota Tangerang, Banten, Sabtu (7/1). Kedua kubu saling serang menggunakan batu. Selain itu massa memperlengkapi diri dengan ikat pinggang dengan kepala gir dan batang bambu.

Tawauran bermula saat suporter Persikota ingin menyaksikan timnya bertanding di Stadion Benteng. Di tengah perjalanan, mereka dihadang kelompok suporter Persita Tangerang. Tawuran tak terhindarkan. Kedua kubu saling melempar batu dan menghunuskan senjata dari berbagai onderil kendaraan.

Minimnya anggota kepolisian yang diterjunkan ke lokasi membuat petugas tak mampu menghalau aksi saling serang antarsuporter itu. Beberapa warga yang ikut mengusir para suporter juga tak berdaya melerai karena supporter kedua kelompok yang terlibat sebanyak ratusan orang.(ADI/JUM)


Tanggapan:
Tawuran antar suporter sudah sering terjadi di Indonesia dan mungkin sudah dianggap wajar oleh semua kalangan. Kalau dilihat, sangat banyak kerugian dari tawuran ini, korban luka, perusakan fasilitas umum, dan juga mencoreng citra pesepakbolaan di Indonesia.
Jika kita bercermin dari negara lain, contohnya Inggris, para suporter saling menghormati, mereka tidak berbuat kerusuhan meskipun tidak ada pagar penghalang di stadion, mereka tetap tertib dan bersikap profesional sebagai suporter.
Diperlukan kesadaran diri dan sikap saling menghormati agar tidak terjadi lagi tawuran-tawuran antar suporter.

Sabtu, 07 Januari 2012

Tugas 13

Lebih Baik Naikkan Harga Ketimbang Batasi BBM Subsidi


JAKARTA - Kebijakan pemerintah dalam membatasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai kurang efektif. Adapun, kebijakan menaikkan harga BBM akan lebih efektif.

"Instrumen harga jauh lebih efektif daripada berputar-putar dengan teori yang dilakukan," ujar Anggota Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam acara Polemik Sindo Radio, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (7/1/2012).

Menurutnya, jika pemerintah tetap dengan kebijakan membatasi BBM bersubsidi yang rencananya akan dimulai 1 April 2012 nanti, hal tersebut akan menyulitkan masyarakat. Karena pemerintah belum menyiapkan prasarana yang memadai untuk mendukung kebijakan ini.

"Kalau pemerintah ingin membatasi BBM bersubsidi di lapangan, akan sangat menyulitkan pengguna. Selain dia harus menggunakan Pertamax, tetapi ketidaksiapan prasarana juga sangat memngganggu," ujarnya.

Bahkan, berbagai masalah masih kerap terjadi dalam penyaluran BBM ke masyarakat, khususnya di daerah.

"Di daerah pun banyak masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, bahkan terjadi penyelundupan BBM di daerah, misalnya di Kalimantan yang menyebabkan harga BBM menjadi tinggi," jelasnya.

Tulus juga mengakui bila di kalangan pemerintah kebijakan ini dianggap sebagai cara yang keliru. Pemerintah dianggap lebih mementingkan kebijakan politik daripada kesejahteraan rakyat.

"Sebenarnya dikalangan pemerintah pun paham kalau ini adalah cara yang keliru, tapi ini yang jadi pertimbangan adalah politik. Bukan masalah kesejahteraan rakyat," ungkapnya. (ade)


Tanggapan:
Setuju. Karena kenaikan harga BBM akan memaksa masyarakat untuk berhemat dalam menggunakan BBM. Selain itu, juga akan memangkas perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan BBM non-subsidi. Jika perbedaan harga terlalu jauh, maka masyarakat tentu saja akan memilih menggunakan BBM bersubsidi. 

Selama tidak didukung oleh kesadaran masyarakat, maka kebijakan pembatasan BBM bersubsidi tidak akan optimal. Cara paling sederhana, ya pemerintah harus berani menaikkan harga BBM.

Rabu, 04 Januari 2012

tugas 12

MPR: Pemerintah Harus Lindungi Esemka


JAKARTA- Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saefuddin meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melindungi kebangkitan industri otomotif dalam negeri terutama keberhasilan siswa-siswa SMK melahirkan mobil nasional (mobnas) dari serbuan pabrikan asing.
 
Menurutnya, kehadiran mobil Kiat Esemka bisa menjadi momentum yang bagus bagi bangsa Indonesia untuk bangkit. Oleh karena itu, pemerintah harus mendukung pengembangan mobil Kiat Esemka tersebut sehingga era mobnas bisa kembali lahir di pemerintahan SBY.
 
“Kalau tidak, kita akan kehilangan momentum dan semakin sulit bersaing dengan negara lain. Tak perlu takut dengan ancaman korporasi asing dan pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dengan kehadiran mobil-mobil impor. Praktek-praktek yang selama ini terjadi, harus dilawan. Sebab, kepentingan rakyat banyak harus didahulukan,” ujar Lukman di Jakarta, Rabu (4/1/2012).

Wakil Ketua Umum DPP PPP ini juga berharap agar dunia usaha memberikan dukungan penuh sehingga mobil Kiat Esemka bisa menjadi mobnas yang memenuhi standar. Dengan demikian, persoalan kelayakan mobil tersebut diharap tidak dijadikan alasan untuk tidak mendukung karya anak bangsa. 

“Bentuk dukungan bisa diwujudkan dengan membebaskan biaya uji kelayakan kendaraan tersebut. Yang jelas, bangsa ini harus bisa tegak di depan bangsa lain,” pungkasnya.
(ugo)


Tanggapan:
Kemunculan mobnas ini harus menjadi momentum untuk memajukan perkembangan mobil di Indonesia. Ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu menunjukkan kualitasnya dalam industri otomotif. pemerintah harus menjaga perkembangan mobnas ini dan meningkatkan kualitasnya sehingga bisa bersaing di pasar yang telah didominasi oleh mobil-mobil impor.

Tugas 11

Pesantren Syiah di Sampang Dibakar Massa


SAMPANG - Sebuah pondok pesantren (ponpes) di Sampang, Madura, Jawa Timur, dibakar oleh sekelompok massa pagi tadi. Diduga, warga kesal karena ponpes tersebut dituding mengajarkan aliran sesat.

Menurut informasi yang dihimpun pesantren tersebut berlokasi di Desa Sumber Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.

Yang dibakar adalah bangunan pondok pesantren dan rumah pemilik ponpes Tajul Muluk. Bangunan dibakar massa sekira pukul 09.00 WIB.

Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, karena para santri, termasuk Tajul Muluk sudah meninggalkan ponpes sebelum kejadian.

Pada Sabtu 24 Desember lalu, pembakaran ponpes sempat akan terjadi, namun berhasil digagalkan.

Warga sekitar menuturkan, pemicu pembakaran adalah perbedaan prinsip karena ponpes tersebut menganut aliran Syiah. Konflik pengelola ponpes dengan warga sudah berlangsung sejak 2004 lalu.

Sebelumnya ponpes sempat berkali-kali pindah karena tidak diterima warga di Sampang.


Tanggapan :
Tindakan pembakaran ini wajar terjadi. Konflik sudah terjadi sejak 2004 dan belum teratasi hingga saat ini. Walaupun sama-sama memiliki ajaran islam, syiah memiliki banyak penyimpangan, wajar bila warga menjadi was-was hingga terjadi tindakan pembakaran tersebut. Konflik seperti ini seharusnya diketahui oleh pemerintah, menteri agama harus mencari solusi untuk menanganinya. jika terus begini, masyarakat dengan agama yang sama pun nantinya bisa terpecah belah.

Tugas 10

Kontroversi Razia Anak Punk Aceh Mendunia


VIVAnews - Tak boleh ada anak punk di Aceh. Para punker berambut mohawk dicukur paksa, tindikan dicopot. Tak hanya itu, mereka juga harus menjalani pelatihan militer.
Penertiban anak punk itu bermula dari penertiban konser musik di Taman Budaya Banda Aceh yang ditengarai tak mengantongi izin, akhir pekan lalu. Dari situlah terjaring sebanyak 65 anak punk yang berasal dari Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Tamiang, Takengon, Sumatera Utara, Lampung, Palembang, Jambi, Batam, Riau, Sumatera Barat, Jakarta dan Jawa Barat.
Razia dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh bekerjasama dengan Kepolisian Aceh. Para punker lalu dibina di Aceh di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Seulawah. Pembinaan selama 10 hari itu bertujuan untuk mengubah gaya hidup dan penampilan anak punk yang dinilai bertentangan dengan norma dan mengganggu penerapan syariat Islam di kota Banda Aceh.

Pembinaan itu mendapat reaksi dari kalangan aktivis sipil di Aceh. Penangkapan anak punk dinilai cacat hukum dan dianggap over-reaktif.

"Atas dasar apa mereka ditahan dan dibina dengan cara-cara militer, kenapa tidak di panti sosial atau lembaga lain saja. Konstitusi kita menjamin kebebasan berekspresi sejauh tidak melanggar aturan yang ada," kata Koordinator Komisi orang hilang dan tindak kekerasan (Kontras) Aceh, Hendra Fadli, Kamis 15 Desember 2011.

Hendra menyebutkan, jika memang dalam konser itu terdapat beberapa anak punk yang melanggar hukum, maka hanya beberapa saja yang ditahan. Pembinaan dengan dalih syariat sama sekali tak mendasar.

"Kalau memang terbukti ada yang melanggar hukum seperti menggunakan narkoba atau melanggar hukum syariat, maka harusnya hanya individunya saja  yang ditangkap bukan semuanya," ujarnya.

Kontras bersama lembaga lainnya akan melakukan upaya advokasi terhadap anak punk yang ditangkap itu. Dia juga mendesak Komnas Perlindungan Anak untuk menginvestigasi kasus penangkapan ini.

"Komnas Perlindungan Anak harus menyelidiki apakah ada anak di bawah umur yang ditahan dan dididik dengan cara militer seperti itu. Karena itu melanggar hak anak," katanya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, penertiban anak punk itu karena mereka dinilai meresahkan dan mempengaruhi generasi muda di Banda Aceh untuk mengikuti gaya hidup mereka.

“Ini untuk meminimalisasi ajaran sesat dan perilaku yang menyimpang dari norma dan agama. Jika kita biarkan, perilaku mereka akan mempengaruhi generasi muda Aceh,” katanya.

Razia anak punk juga jadi perhatian dunia. Sejumlah media massa internasional, Daily Mail, Washington Post, Strait Times memberitakan kejadian tersebut.
Tanggapan :
Ini merupakan tindakan berani yang dilakukan oleh pemerintah kota banda aceh, kebijakan melakukan penertiban anak punk sudah pasti akan menuai kontroversi. Dari sekumpulan anak punk mungkin hanya beberapa yang berbuat onar, sedangkan yang lain hanya berekspresi sesuai keinginan mereka tanpa berbuat keonaran. walaupun tujuannya baik, proses penertiban yang dilakukan kurang sesuai. seharusnya tidak perlu melakukan pembinaan secara militer, mereka bisa dibina di panti sosial atau sebagainya.

Tugas 9

Kepergok Maling Motor, SLM Tewas Dihajar Massa


Jakarta - SLM (36) menjadi bulan-bulanan warga Cakung Barat, Jakarta Utara, hingga tewas. SLM diamuk massa, setelah kepergok hendak mencuri motor Yamaha Vixion milik Sukardi.

"Kejadian Pukul 19.00 WIB di Jl Tipar Cakung Barat, Jakarta Utara. Pelaku tewas setelah sempat dilarikan ke RS Polri Kramat Jati," jelas Kasie Humas Polsek Metro Cakung, Ipda Soetrisno, dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (28/12/2011) malam.

Menurut Soetrisno, aksi SLM diketahui pemilik saat hendak menggondol Yamaha Vixion dengan nomor polisi B 6017 UPP. Saat melakukan aksinya, SLM diteriaki maling oleh sang pemilik.

"Langsung warga menghampiri dia, dan dijadikan sasaran kemarahan," katanya.

Usai diamuk, SLM digiring oleh warga ke Polsek Cakung dengan kondisi luka parah, namun nyawa SLM tak tertolong lagi lantaran ia menerima banyak pukulan dari warga. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan.

"Kita masih periksa saksi dan pemilik motor, selain itu petugas juga tengah melakukan olah TKP untuk mencari barang-barang pelaku, seperti kunci leter T yang diduga dibawa pelaku," papar Soetrisno.

(her/her)


Tanggapan :
Peristiwa seperti ini sudah sangat sering terjadi di Indonesi sejak dulu. Kenapa harus main hakim sendiri? Pelaku sudah ada, saksi juga sudah ada, bukankah sebaiknya langsung diserahkan ke polisi? Pelaku pencurian memang salah, tapi warga yang main hakim sendiri lebih salah. Bahkan mungkin bila dipikirkan, pelaku melakukan pencurian, sedangkan warga melakukan pembunuhan, kesalahan lebih besar dilakukan oleh warga. Negara memiliki hukum dan aturan sendiri dalam mengatur kehidupan bernegara, alangkah baiknya jika masyarakat menyerahkan pelaku kejahatan kepada pihak berwenang supaya diproses sesuai hukum yang berlaku.